Pendidikan Kewarganegaraan

MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN KELAS : VIII (DELAPAN) - C dan D GURU PENGAMPU : PURNAMA PUTRI, S.Pd. WAKTU PEMBELAJARAN : 28 September 2023 KD : 3.2  Menelaah makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peratuan perundangan-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional Tujuan Pemb elajaran : Peserta didik diharapkan dapat memahami  kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peratuan perundangan-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional Posttest 2 Pendidikan Kewarganegaraan MATERI PEMBELAJARAN Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 Adapun dua kedudukan UUD NRI Tahun 194 5   pada sistem hukum di Indonesia, yaitu sebagai hukum dasar tertulis paling tinggi dan norma hukum tertinggi.  Undang-Undang Dasar 1945 bersifat tertulis, artinya merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah dan setiap warga negara.  Fungsi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis, yaitu untuk mengatur jal

MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN KELAS : VIII (DELAPAN) - C dan D GURU PENGAMPU : PURNAMA PUTRI, S.Pd. WAKTU PEMBELAJARAN : 27 September 2023 KD : 3.2  Menelaah makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peratuan perundangan-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional Tujuan Pembelajaran : Peserta didik diharapkan dapat memahami  kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peratuan perundangan-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional Posttest 2 Pendidikan Kewarganegaraan MATERI PEMBELAJARAN Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 Adapun dua kedudukan UUD NRI Tahun 194 5   pada sistem hukum di Indonesia, yaitu sebagai hukum dasar tertulis paling tinggi dan norma hukum tertinggi.  Undang-Undang Dasar 1945 bersifat tertulis, artinya merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah dan setiap warga negara.  Fungsi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis, yaitu untuk mengatur jala

MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN KELAS : VIII (DELAPAN) B GURU PENGAMPU : PURNAMA PUTRI, S.Pd. WAKTU PEMBELAJARAN : 25 September 2023 KD : 3.2  Menelaah makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peratuan perundangan-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional Tujuan Pembelajaran : Peserta didik diharapkan dapat memahami  kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peratuan perundangan-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional Posttest 2 Pendidikan Kewarganegaraan MATERI PEMBELAJARAN Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 Adapun dua kedudukan UUD NRI Tahun 194 5   pada sistem hukum di Indonesia, yaitu sebagai hukum dasar tertulis paling tinggi dan norma hukum tertinggi.  Undang-Undang Dasar 1945 bersifat tertulis, artinya merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah dan setiap warga negara.  Fungsi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis, yaitu untuk mengatur jalannya pem

  Kelas 7 | P5 Kerajinan Kain Sulam Tapis Lampung -  Agustus 27, 2023 MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN KELAS : VII (TUJUH) A - B - C - D GURU PENGAMPU : PURNAMA PUTRI, S.Pd. WAKTU PEMBELAJARAN : 25 - 29 September 2023 Capaian Pembelajaran :  Peserta didik mampu  melaksanakan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tujuan Pembelajaran : Peserta didik  mampu  menganalisis hingga melestarikan kearifan budaya lokal Tapis Motif Lereng Pengertian Tapis Lampung Tapis adalah pakaian adat suku Lampung, berbentuk sarung dan terbuat dari tenunan  benang emas dengan sistem sulam.  Jenis tenun ini biasanya digunakan pada bagian pinggang    ke bawah berbentuk  sarung yang terbuat dari benang kapas dengan motif seperti motif alam, flora dan fauna    yang disulam dengan benang emas dan benang perak. Tapis Lampung termasuk kerajian tradisional karena peralatan yang digunakan dalam  membuat kain dasar dan motif-motif hiasnya masih sederhana dan dikerjakan oleh    pengerajin. Kerajinan ini d

MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN KELAS : VII (TUJUH) - D GURU PENGAMPU : PURNAMA PUTRI, S.Pd. WAKTU PEMBELAJARAN : 22 September 2023 Capaian Pembelajaran : Peserta didik  memahami Pancasila sebagai Ideologi Terbuka Tujuan Pembelajaran : Peserta didik diharapkan dapat  menganalisis  Pancasila sebagai Ideologi Terbuka Perisai Garuda MATERI PEMBELAJARAN Ciri-ciri Ideologi Terbuka Indonesia yang termasuk negara yang menerapkan ideologi terbuka juga memiliki ciri-ciri. Adapun ciri-ciri ideol ogi terbuka sebagai berikut. 1. Bersumber dari Masyarakat atau Rakyat Ideologi terbuka ini sumbernya berasal dari masyarakat yang di mana di dalamnya terdapat beberapa kelompok. Oleh karena itu, akan muncul berbagai macam pendapat. Meskipun begitu, setiap pendapat atau gagasan akan menciptakan ideologi negara yang terbuka, sehingga sistem kemasyarakatan dan hubungan antar anggota masyarakat dapat berjalan dengan optimal. 2. Terdapat Kebebasan Berpendapat Ciri berikutnya dari ideologi terbuka

MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN KELAS : VII (TUJUH) - A GURU PENGAMPU : PURNAMA PUTRI, S.Pd. WAKTU PEMBELAJARAN : 21 September 2023 Capaian Pembelajaran : Peserta didik  memahami Pancasila sebagai Ideologi Terbuka Tujuan Pembelajaran : Peserta didik diharapkan dapat  menganalisis  Pancasila sebagai Ideologi Terbuka Perisai Garuda MATERI PEMBELAJARAN Ciri-ciri Ideologi Terbuka Indonesia yang termasuk negara yang menerapkan ideologi terbuka juga memiliki ciri-ciri. Adapun ciri-ciri ideol ogi terbuka sebagai berikut. 1. Bersumber dari Masyarakat atau Rakyat Ideologi terbuka ini sumbernya berasal dari masyarakat yang di mana di dalamnya terdapat beberapa kelompok. Oleh karena itu, akan muncul berbagai macam pendapat. Meskipun begitu, setiap pendapat atau gagasan akan menciptakan ideologi negara yang terbuka, sehingga sistem kemasyarakatan dan hubungan antar anggota masyarakat dapat berjalan dengan optimal. 2. Terdapat Kebebasan Berpendapat Ciri berikutnya dari ideologi terbuka