Persiapan Latihan Ujian Sekolah

MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

KELAS : IX (SEMBILAN) A - B - C - D - E - F

GURU PENGAMPU : PURNAMA PUTRI, S.Pd.

WAKTU PEMBELAJARAN : 06 - 10 MARET 2023

Kompetensi Dasar : 3.6 Mengekspresikan konsep cinta tanah air / bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia

Tujuan Pembelajaran : Setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat lebih memahami unsur-unsur sistem kebudayaan dan upaya penyelesaian keberagaman

Fungsi Utama Pancasila

Sebagai dasar negara, Pancasila tentu memiliki fungsi. Pada dasarnya Pancasila berfungsi sebagai dasar dari semua hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam bukunya, Ronto merumuskan fungsi utama pancasila dalam 9 poin, di antaranya:

• Pancasila sebagai ideologi negara
• Pancasila sebagai dasar negara
• Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia
• Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia
• Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia
• Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi negara republik Indonesia
• Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia
• Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia
• Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa

Nilai-nilai Pancasila

Kelima sila dalam Pancasila tentu sebaiknya dimaknai lebih jelas, maka dari itu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP merangkum nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup, seperti berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
Sila pertama ini mengartikan bahwa warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa pada Tuhan, dan disesuaikan dengan agama serta kepercayaan masing-masing orang.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
Warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, saling menjaga, dan bekerja sama untuk kedamaian negara.

3. Persatuan Indonesia
Warga negara harus menempatkan kesatuan, persatuan, dan kepentingan negara dari kepentingan masing-masing.

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
Warga negara tidak bisa memaksakan kehendak pada orang lain dan harus mengutamakan kepentingan orang lain. Perbedaan cara pandang harus diselesaikan dengan cara bermusyawarah.

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Warga negara mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan, gotong-royong, dan bersikap adil. Warga negara harus menyeimbangkan hak dan kewajiban diri, dan orang lain.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD 1945; kadang-kadang juga disingkat UUD ’45, UUD RI 1945 atau UUD NRI 1945) adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di negara Republik Indonesia. UUD 1945 merupakan perwujudan ideologi (ideology) negara Indonesia yaitu Pancasila yang secara jelas dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945.

Penyusunan UUD 1945 diawali dengan pembentukan negara Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 pada sidang pertama BPUPKI. Perumusan UUD sendiri sebenarnya dimulai pada tanggal 10 Juli 1945, saat sidang kedua BPUPKI untuk menyusun konstitusi dimulai. UUD 1945 secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai konstitusi Negara Indonesia.

Masa berlakunya ditangguhkan selama 9 tahun dengan berlakunya UUD RIS Tahun 1950 dan UUD. UUD 1945 ditetapkan kembali sebagai konstitusi negara melalui keputusan Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959. Setelah masa reformasi, dilakukan empat amandemen (revisi) terhadap UUD 1945 pada tahun 1999-2002.

UUD 1945 merupakan kekuasaan hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, oleh karena itu semua lembaga negara Indonesia harus tunduk pada UUD 1945 dan penyelenggaraan negara harus tunduk pada ketentuan UUD 1945.

Selain itu, semua peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang, sedangkan Mahkamah Agung berwenang menangani undang-undang yang melanggar ketentuan UUD 1945.

KISI - KISI LATIHAN UJIAN SEKOLAH